Tags

Pendahuluan

Kita tersentak oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun (14), warga Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang terungkap pada Mei 2016 ini. Kasus ini menjadi sorotan nasional bukan hanya karena karakteristik tindak pidana yang terjadi yaitu perkosaan dan pembunuhan, tapi juga pelakunya yang berjumlah 14 orang dan sebagian merupakan pemuda di bawah umur telah dapat melakukan tindakan kejam dan tidak berperikemanusiaan.

Terlepas dari beberapa tindak pidana yang terkandung dalam kasus tersebut tulisan ini mencoba menyorot pandangan pidana Islam terhadap perkosaaan. Sebagian pendapat menyatakan bahwa perkosaan diklasifikasikan sebagai perzinahan dan karenanya diklasifikasikan dalam perzinahan dengan paksaan. Benarkah demikian?  Bagaimana dampak dari pengkategorian ini dari aspek hukum pidana Islam?

Definsi Zina

Perzinahan merupakan tindak pidana yang mungkin setua umur peradaban manusia. Islam, sebagaimana agama samawi lain, juga melarang perzinahan. Dalam khazanah fiqh Islam, Imam Abu Hanifah memberikan definisi perzinahan sebagai berikut “Penetrasi seksual terlarang yang dilakukan pada vagina seorang wanita merdeka dan dewasa serta dalam kondisi dapat memilih, dilakukan di Daar ‘Adl (daerah damai) yang mengimplementasikan syariat Islam; lepas dari pernikahan yang sah maupun yang cacat; lepas dari kepemilikan sebagai budak atau yang menyerupai kepemilikan tersebut.” (Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz. 6 hlm. 27).

Dari definisi tersebut, ada beberapa hal yang dapat:

  1. Zina adalah tindakan yang dilakukan dengan melakukan penetrasi seksual menggunakan penis ke dalam vagina seorang wanita.
  2. Wanita tersebut merdeka dan dewasa
  3. Pelaku berada dalam kondisi yang menyadari apa tindakan yang mereka lakukan
  4. Dilakukan pada saat damai
  5. Dilakukan oleh mereka yang lepas dari ikatan pernikahan baik pernikahan yang cukup syarat dan rukunnya atau yang tidak; atau kepemilikan karena perbudakan atau kondisi yang menyerupai kepemilikan tersebut.

Yang penting untuk diperhatikan bahwa definisi tersebut mengisyaratkan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang yang sama-sama menyadari apa yang dilakukan atau dilakukan karena pilihan mereka sendiri alias tanpa paksaan. Kondisi ini menjadi penting karena menjadi pembeda utama antara perzinahan dan perkosaan sebagaimana yang akan dibahas dalam definisi perkosaan.

Definisi perkosaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata “perkosa” sebagai berikut: perkosa, memerkosa/per·ko·sa, me·mer·ko·sa/ v 1 menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merogol: 2 melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan: tindakan itu dianggapnya ~ hukum yang berlaku; negara itu dicap sebagai negara yang ~ hak asasi manusia;

Sedangkan menurut KUHP (Pidana), tindak pidana perkosaan, sebagaimana yang dipaparkan  dalam pasal 285 dan 286, adalah sebagai berikut:

 Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam hukum pidana tradisional Inggris, perkosaan didefinisikan sebagai: penetrasi seksual luar nikah dengan wanita yang, pada saat itu, tidak memberikan izin kepada pria itu untuk melakukan penetrasi dan sang pria mengetahui sang wanita tidak memberikan izin atau sang pria tidak peduli apakah sang wanita memberikan izin atau tidak…

Saat ini, perkosaan didefinisikan dengan amat luas oleh Undang-udang, yaitu: seseorang (sebut saja: A)  dianggap melakukan tindak pidana jika seorang pria dengan sengaja melakukan penetrasi ke vagina, anus, atau mulut orang lain (sebut saja: B) dengan penisnya, dan B tidak memberikan izin terhadap penetrasi tersebut dan A secara rasional tidak mempercayai pemberian izin oleh B. Apakah izin tersebut masuk akal atau tidak ditentukan dengan memperhatikan semua situasi, termasuk berbagai langkah yang dilakukan oleh A untuk memastikan B memberikan izin. Dan ketika B adalah orang yang berusia di bawah 13 tahun maka akan terjadi tindak pidana lain yang analogus sehingga izin tidak dapat menjadi pembelaan sama sekali (Sexual Offence ACt, 2003) (Collins Dictionary of Law © W.J. Stewart, 2006 Dari : http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/rape  jam 20:46 WIB/ 5 mei 2016)

Susan B. Carbon, Director of the Office on Violence Against Women, memberikan definisi baru terhadap perkosaan yaitu “Penetrasi, dengan mengabaikan seberapa dalam penetrasi tersebut, pada vagina atau anus seseorang atau obyek, atau penetrasi oral yang dilakukan dengan menggunakan organ seks orang lain tanpa izin dari korbannya.” Sumber: https://www.justice.gov/opa/blog/updated-definition-rape; jam 21:00; 5 Mei 2016.

Perkosaan = Perzinahan?

Lalu, bagaimana hukum pidana Islam memandang kasus perkosaan? Pada ulama terdahulu memasukkannya ke dalam perzinahan dengan paksaan. Dalam kasus seperti ini, mereka memang sepakat bahwa wanita yang menjadi korban tidak mendapatkan hukuman berdasarkan hadis, “Tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran bagi umatkku (segala perbuatan) yang dilakukan tanpa sengaja, lupa, atau yang dipaksakan kepada mereka.” Hanya saja, tanpa mengurangi rasa hormat dan kemuliaan mereka, pendapat ini memiliki aspek lain yang harus diperhatikan, terutama berkaitan dengan perbedaan karakteristik tindakan, pembuktian, hukuman, bahkan efek psikologis setelah perbuatan yang menyertainya.

Dari beberapa definisi perkosaan dan perzinahan yang telah dipaparkan di atas, ada aspek penting yang membedakan keduanya dan hanya terdapat dalam perkosaan: unsur paksaan. Pemaksaan ini penting untuk diperhatikan karena unsur ini memastikan bahwa hubungan seksual yang terjadi merupakan perkosaan dan bukan perzinahan; bahwa tindakan tersebut terjadi antara pelaku kejahatan dan korban; bahwa korban telah melakukan perlawanan baik dengan pernyataan tidak memberikan izin bagi pelaku atau dengan perlawanan fisik hingga sampai pada titik dia tidak lagi berdaya untuk mencegah pelaku melakukan perbuatannya. Berbeda dengan perzinahan yang mengindikasikan kedua pihak sebagai pelaku dan keduanya bertindak dengan kesadaran serta tanpa paksaan.

Pengklasifikasian perkosaan dengan perzinahan juga menimbulkan masalah lain terkait dengan pembuktian tindak pidana tersebut. Dalam khazanah fiqh klasik, selain pengakuan diri, seorang yang dituduh berzina harus dibuktikan dengan empat orang saksi pria yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Dalam kasus perkosaan hal ini sulit terjadi karena karakteristik alamiah perkosaan itu sendiri yang cenderung dilakukan tidak di tempat ramai, tersembunyi, dan disertai dengan ancaman. Saksi menjadi sulit di dapat. Belum lagi korban perkosaan biasanya memiliki trauma tersendiri sehingga enggan atau takut melaporkan kasusnya kepada kepolisian dan lain sebagainya.

Trauma psikologis ini juga menjadi poin penting yang membedakan antara perzinahan dan perkosaan. Pada kasus perzinahan, trauma psikologis biasanya hanya akan terjadi jika terjadi hal diluar kendali pelaku seperti diketahui oleh orang lain atau ditinggal oleh pasangan ketika terjadi kehamilan. Sedangkan dalam kasus perkosaan, trauma psikologis parah hampir pasti terjadi pada diri korban. Trauma tersebut dapat menjadi depresi berkepanjangan, menghancurkan masa depan korban, dan pada kasus terburuk mendorong korban untuk membunuh dirinya sendiri. Hal tersebut terjadi karena yang dirampas oleh pelaku pemerkosaan adalah yang paling berharga bagi seorang wanita, yaitu kehormatan diri sebagai seorang wanita.

Dalam khazanah pidana Islam, tindak pidana lain yang karakteristik tindakan dan akibat dari tindakan tersebut mirip dengan perkosaan adalah pembegalan atau yang dikenal dengan . Hirabah atau Qath al-Thariq. Dalam pasal perampokan ini ada rukun yang mengkategorikan sebuah perbuatan sebagai perampokan:

  1. Dilakukan dengan menghadang jalan
  2. Dilakukan baik perseorangan maupun berkelompok
  3. Memiliki kemampuan untuk melakukan perampasan atau perampokan, bisa dengan bersenjata atau tidak bersenjata.

 

Dari pembahasan tersebut, perampokan yang merupakan perampasan harta memiliki beberapa kesamaan karakteristik dengan perkosaan:

  1. Dilakukan dengan paksaan
  2. Dilakukan terhadap mereka yang seharusnya dilindungi atau yang statusnya terlindungi secara hukum.
  3. Dilakukan dengan melibatkan kekerasan dan tekanan; baik menggunakan senjata atau sarana lain.
  4. Dilakukan untuk merampas (berbeda dengan “mengambil”) harta dan kadang bisa jadi disertai dengan tindak pidana lain berupa penganiayaan dan pembunuhan.
  5. Dari sisi korban: mereka adalah yang tidak memberikan izin bagi pelaku untuk melakukan hal tersebut, bisa jadi melakukan perlawanan tapi kalah oleh kekuatan atau tekanan sang perampok.
  6. Tindak pidana ini tidak mensyaratkan muslim bagi pelaku maupun korban, alias berlaku untuk semua orang yang darah dan kehormatannya dijamin oleh negara.

Akhirnya, dengan mempertimbangkan yang dirampas dalam kasus perkosaan adalah kehormatan diri seorang wanita, perkosaan dapat diklasifikasikan dalam perampokan/pembegalan. Pengklasifikasian tersebut juga memberikan kekeluargaan bagi penegak hukum untuk mencari bukti dan saksi karena dalam perampokan, pembelaan bahwa si korban non-muslim misalnya, menjadi mentah. Pembuktian juga (jika merujuk ke khazanah fiqh klasik) tidak memerlukan saksi mata empat orang pria dan dengan demikian dapat dipertimbangkan cara dan sarana lain dalam pembuktiannya. Memang ada efek legal lain yang harus diperhitungkan yaitu hukuman terhadap perampok tidak dapat digugurkan oleh amnesti dari pihak korban atau pemerintah atau dengan pengembalian barang yang dirampok. Dan dengan demikian, Islam memandang perampokan sebagai tindak pidana dengan beban hukuman lebih berat dari pembunuhan biasa yg dapat gugur oleh amnesti keluarga korban. Pemberatan ini dikarenakan perampokan biasanya merupakan tindak pidana dengan multi pelanggaran, memberikan multi efek pada psikologis korban, dan jika dibiarkan cenderung mengarah kepada kekacauan negara.

Semoga tulisan ini dapat menjadi awal bagi kajian yang lebih serius dalam pidana Islam. Wallahu ‘alam ebi al-shawab

Sumber tulisan:

  1. Fiqh Islam wa Adillatuhu, (Alm) Prof. Dr. Wahbah Dzuhail
  2. Bidayatul Mujtahid, Ibn Rusyd
  3. freedictionary.com
  4. justice.gov
Advertisements