Tags

Kasus perkosaan yang menimpa salah seorang pelaku perzinaan di Aceh utara sontak menjadi sorotan media belakangan ini. Terlebih setelah kasus tersebut berujung kepada dilanjutkannya proses hukuman kepada pelaku yang juga menjadi korban perkosaan tersebut. Sebagian orang menilai memang demikian hukum dalam Islam. Tapi banyak juga yang menilai hal tersebut melanggar rasa keadilan dan tidak memperdulikan kondisi pelaku yang menjadi korban; bahwa pelaksanaan hukuman tersebut kejam dan tidak menimbang rasa kemanusiaan. Tapi benarkah hukuman tersebut memang harus dilaksanakan dalam kondisi seperti kasus tersebut?

Hukum Islam memang menetapkan zina sebagai salah satu dari dosa besar yang diganjar dengan hukuman had/hudud. Secara bahasa Had berarti batasan. Sedangkan secara terminologi, para ulama sepakat bahwa istilah ini merujuk kepada hukuman yang telah ditetapkan; walaupun mereka berbeda pendapat apakah hukuman yang telah ditetapkan tersebut hanya berlaku untuk segala sesuatu (Mayoritas Ulama) atau hanya yang menjadi hak Allah (Hanafi).[i] Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa untuk tindakan pelangaran tertentu, Allah sendiri yang menentukan hukumannya. Hal tersebut dikarenakan berbagai pelanggaran tersebut merupakan hal asasi dalam kehidupan manusia dan berkaitan amat erat dengan tujuan syariat (maqasid syar’iyah) itu sendiri. Dengan demikian, ketika pada satu sisi pelaksanaannya merupakan wujud kepatuhan kepada perintah Allah, maka disisi yang lain, pelaksanaan tersebut juga merupakan metode yang diharapkan dapat bermuara kepada perbaikan diri pelaku dan masyarakat, serta memastikan setiap orang dalam komunitas muslim terjaga haknya sebagai manusia dan kewajibannya sebagai hamba Allah.

Suatu hukum Had dalam Islam hanya dapat dilaksanakan apabila semua syarat dan rukunnya terpenuhi secara sempurna. Kesempurnaan ini menjadi penting untuk mendapatkan perhatian karena Hukum Islam menerapkan asas kehati-hatian maksimal dalam menjatuhkan vonis had. Asas ini didasarkan kepada Rasulullah SAW, “Tolaklah hudud itu dari kaum Muslimin semampu kamu, jika kamu mendapatkan jalan keluar untuk seorang Muslim maka lepaskanlah jalannya, sesungguhnya apabila seorang imam salah dalam memaafkan, itu lebih baik daripada salah dalam menghukum.” (HR. Hakim). Dalam hadits lain, Rasulullah bersabda dalam sebuah riwayat dari Umar, “Tolaklah hudud itu dengan syubuhat.

Implementasi konsep ini dicontohkan langsung oleh Saidina Umar bin al-Khattab yang menolak memotong tangan pembantu yang mencuri harta majikannya karena beranggapan kedua pembantu tersebut tidak akan melakukan pencurian apabila sang majikan tidak dzalim terhadap keduanya. Dengan kata lain, walaupun mereka pelaku suatu tindak pidana (pencurian) akan tetapi Umar r.a menganggap mereka juga merupakan korban dari perlakuan tidak layak majikannya dan hal tersebut sudah cukup bagi Umar untuk membatalkan hukuman potong tangan.

Dengan merujuk implementasi konsep tersebut pada masa Umar r.a, hukuman pelaku perzinahan yang menjadi korban perkosaan dalam kasus di Aceh tersebut seharusnya dapat ditinjau kembali. Pengadilan seharusnya dapat mempertimbangkan posisinya sebagai korban dari serangkaian tindak perkosaan yang bukan hanya memberikan “hukuman” fisik tapi juga trauma psikologi yang panjang dan dalam. Hukuman tersebut diperparah dengan hukuman moral dari masyarakat sekitar akibat tersebarnya berita aib tersebut di kalangan masyarakat. Dengan demikian, efek dari “hukuman” ini jauh lebih berat ketimbang hukuman cambuk 9 x di hadapan khalayak ramai. Hukuman terakhir ini, walaupun mungkin sesuai dengan kitab undang-undang yang ada, tapi efeknya bisa berbalik menjadi tidak efektif apabila pelakunya menderita guncangan mental lebih dalam lagi.

Maka, dalam kasus tersebut, selayaknya hakim menggunakan kewenangan yang diberikan oleh syariat untuk mencari jalan untuk meringankan hukuman tersebut. Berbagai faktor seperti kondisi pelaku yang menjadi korban tindak kejahatan yang jauh lebih biadab, tekanan psikologis sebagai korban, hukuman moral dari lingkungan sekitar, sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan penegakan syariah bisa menjadi lentur namun tegas dan memberikan rasa keadilan yang dapat diterima semua kalangan, bahkan lebih jauh lagi, mendorong para pelaku menjadi sosok yang lebih baik di masa yang akan datang.

 

 

[i] Wahab Dzuhail, Prof.Dr., Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah (6/12-13)

Advertisements