Tags

,

Sejak awal, perbedaan dalam hukum Islam merupakan keniscayaan. Bahkan sejak zaman Rasulullah, perbedaan para sahabat dalam memahami hukun yang bersumber dari ayat Qur’an sudah tampak. Salah satu contohnya adalah bagaimana para sahabat berbeda pendapat menginterpretasikan perintah sholat yang diberikan oleh Rasulullah saat menuju perkampungan Bani Quraidzah. Sebagian berhenti dan sholat dan yang lain meneruskan perjalanan dan melakukan sholat ketika sampai pada tempat tujuan. Hal tersebut sebenarnya merupakan hal natural karena akar dari perbedaan tersebut adalah perbedaan kapasitas individu dalam menginterpretasikan ayat dan hadits, terutama yang berkaitan dengan  hukum.

Akan tetapi, setelah Rasulullah wafat potensi perbedaan pendapat tersebut kembali mengemuka dan semakin kuat. Penguatan tersebut terjadi karena Rasulullah sendiri tidak menutup penggunaan logika dalam melakukan interpretasi sumber hukum Islam: Al-Qur’an dan Sunnah. Hal tersebut jelas terlihat ketika Rasulullah mengamini jawaban Muadz bin Jabal, “Saya akan berijtihad menggunakan logika/nalar dan tidak akan mundur” (HR Tirmidzi dan Abu Dawud) terhadap pertanyaan beliau jika Muadz menemukan persoalan yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Faktor lain yang juga memberikan kontribusi dalam hal ini adalah jarak yang makin jauh memisahkan antara wilayah baru dan Madihah—yang merupakan pusat pengetahuan ketika itu–, mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam mendapatkan hadits dengan riwayat yang otentik dan valid, baik dari rantai perawi maupun redaksinya.  Kondisi ini yang kemudian mengkristal menjadi kutub pemikiran hukum yang terkenal ketat dalam penggunaan hadits tapi lebih longgar dalam penggunaan nalar dan logika dalam berijtihad dan mengeluarkan fatwa. Diantara imam yang tenar dengan metode ini adalah Imam Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit yang kemudian diabadikan menjadi salah satu nama aliran pemikiran hukum utama dalam islam: Madzhab Hanafi.

Poros lainnya beranggotakan para ulama yang tinggal dekat dengan Madinah. Poros in memiliki kehati-hatian yang lebih tinggi pada penggunaan nalar dan lebih cenderung menggunakan hadits. Metode ini bukan sesuatu yang mengherankan mengingat mereka hidup dalam lingkungan dimana hadits masih terpelihara dengan baik. Yang menjadi penghulu poros ini adalah Imam Malik yang kemudian diabadikan oleh siapa saja yang mengikuti aliran pemikiran beliau.

Lalu kemudian datang periode dimana Imam Syafi’I muncul dan berusaha menyatukan kedua poros tersebut dalam aliran pemikiran sendiri. Dengan demikian, Imam Syafi’I menggunakan nalar tapi juga tidak meninggalkan hadits dan Al-Qur’an yang mendasari nalar tersebut. Aliran ini dapat dipahami karena Imam Syafi’i hidup pada masa yang menghargai logika serta nalar tapi juga berguru kepada Imam Malik, yang merupakan penghulu poros hadits di Madinah. Aliran ini yang kemudian menjadi aliran tersendiri dalam aliran utama hukum Islam, dikenal dengan Madzhab Syafi’i.

Masalah lain yang berakar dari perbedaan kemampuan individual ini adalah standar seorang mujtahid. Standar ini kemudian menjaid semakin penting ketika rentang jarak geografis wilayah yang didominasi oleh ajaran Islam semakin luas; juga ketika jarak yang memisahkan antara masa Rasulullah dan masa berikutnya semakin panjang. Kondisi tersebut yang kemudian mendorong para Imam menetapkan standar kriteria seseorang mujtahid dan dengan demikian berhak mengeluarkan fatwa.

Terlepas dari redaksi yang dipergunakan, para imam sepakat bahwa kriteria umum seorang mujtahid yang berhak mengeluarkan fatwa adalah sebagai berikut (Zuhaili, 1986, hlm. 1043-1051):

–          Memiliki pemahaman komprehensif terhadap Al-Qur’an dan Sunnah. Komprehensifitas tersebut mencakup penguasaan dan pemahamannya terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kedua sumber utama tersebut seperti: ilmu ushul fiqh; Ilmu Qur’an; kritik hadits; dan seterusnya.

– Memiliki pengetahuan komprehensif tentang ijma’ (konsensus hukum) para ulama.

– Menguasai metode qiyas (analogi) secara mendalam.

– Memiliki pemahaman mendalam tentang tujuan syariah.

–  Memiliki penguasaanyang baik terhadap bahasa Arab.

– Memiliki moral tanpa cela baik dalam perilaku maupun sikapnya; adil dalam memutuskan perkara; dan amanah dalam menjalanakan tugas.

Para imam juga mengklasifikasikan para mujtahid. Diantara klasifikasi tersebut, klasifikasi Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi tentang mujtahid menarik untuk disimak. Karena, alih-alih membagi klasifikasi mujtahid sebagiamana adaya, beliu mengklasifikasikan mujtahid/mufti sebagai berikut (Zuhaili, 1986, 1082—1086):

  1. Mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur’an dan Sunnah serta perkataan para sahabat. Mereka yang memiliki pemahaman tersebut adalah mujtahid dalam hukum Islam tapi tidak menafikan taqlid kepada pendapat yang lain karena tak ada satu Imam pun yang bukan muqallid (yang mengikuti pendapat yang lain) Imam lain yang lebih ahli di hukum bidang tertentu sebagaiana pernyataan Imam Syafii dalam sutua kasus tentang haji: “Aku berpendapat demikian mengikuti apa yang difatwakan oleh I. Atha’”. Merekalah kelompok yang dimintai fatwanya dan berhak mengeluarkan fatwa.
  2. Mujtahid yang terikat dengan Imam aliran pemikiran (madzhab) yang diikutinya. Dengan demikian dia adalah pakar dalam berbagai fattwa, pendapat, filosofi, dan yang memiliki kemampuan mengeluarkan fatwa berdasarkan metode sang imam tersebut  terhadap berbaga masalah yang belum difatwakanoleh imamnya. Dan yang penting untuk diperhatikan bahwa fatwa tersebut independen dari sang imam, baikdari segi hukum maupun argumentasi hukum yang dipergunakannya. Salah satu contohnya adalah Qaadhi Abu Ya’la dari Madzhab Hambali.
  3. Mujtahid dalam aliran pemikiran (madzhab) yang menjadi afiliasinya tanpa berani melakukan kritik terhadap fatwa dan pendapatnya. Dengan demikian, jika dia mendapatkan fatwa imam-nya dalam suatu masalah, maka dia tidak akan berpaling kepada yang lain. Bahkan tidak jarang mereka menganggap fatwa imamnya sebagai sumber hukum utama. I. Ibn Qayyim mengkritik mereka sebagai orang yang mengikuti madzhab imamnya dan menganggap beliau lebih mengetahui dari yang lain, lebih sah untuk diikuti, dan madzhabnya yang paling benar. Mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang apa yang dinisbatkan kepada madzhab tersebut dan hanya mengikuti saja, tanpa ada upaya sama sekali untuk berijtihad. Kalaupun mereka menyebutkan kitab dan sunnah bagi satu masalah, maka hal tersebut dilakukan karena ingin mengambil berkah atau lebih utama saja, bukan untuk dijadikan alasan/argumentasi hukum.

Kriteria yang ketat tersebut menjadi sebuah keharusan karena peran para mujtahid terlebih yang memangku jabatan strutktural formal sebagai hakim amat krusial: sebagai penegakan hukum dalam suatu negara sekaligus yang bertanggung jawab untuk memastikan pesan dan tujuan Allah dalam syariat yang ditegakkan sampai kepada umat.

Walaupun demikian, harus diakui pada masa ini amat sulit untuk menemukan seluruh syarat tersebut dalam satu orang. Oleh karena itu, peran lembaga fatwa dapat dijadikan alternatif dengan syarat mereka yang mengisi lembaga tersebut sudah teruji kepakarannya. Hal lain yang patut dipertimbangkan adalah kemajuan teknologi yang memungkinkan pengumpulan beribu kitab dalam satu perangkat lunak komputer. Perangkat lunak yang ada sudah memiliki fitur pencarian yang cukup canggih dan memungkinkan penggunanya untuk melakukan pengecekan silang terhadap satu topik dalam satu masalah. Perangkat ini bisa amat membantu karena dengan demikian para pakar hukum atau mahasiswa atau siapa saja yang tertarik untuk mendalami hukum Islam dapat fokus kepada pendalaman ilmu elementer seperti ushul fiqh, ilmu hadits dan Qur’an, Qawaid fiqhiyah,  Bahasa Arab dan yang lainnya. Muaranya adalah fatwa berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan, tentu saja, “membumi”.

 

Sumber referensi:

–          Ushul Fiqh Islami, Prof. Dr.Wahbah Dzuhaili, Dar el Fikr, 1986

Advertisements