Tags

, ,

Di suatu masa saat pemerintahan Umar r.a, seorang Yahudi tertangkap karena mencuri. Sang pencuri dihadapkan kepada Umar untuk mendapatkan hukuman. Ancaman hukumannya jelas, potong tangan bagi yang mencuri. Namun, ketika sang Amirul Mukminin bertanya latarbelakang pencurian tersebut, sang pencuri mengaku tindakan itu dilakukannya untuk menyambung hidup. Umar menghentikan persidangan, memerintahkan penyelidikan dan ketika pengakuan tersebut divalidasi, beliau membebaskan si Yahudi dari hukuman potong tangan dan memasukkannya ke dalam tanggungan negara.

Kisah tersebut menyajikan gambaran yang luar biasa dalam pelaksaan hukum Islam: bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum Islam harus disertai dengan kecakapan individual dan kecakapan sosial. Dalam kecakapan individual: seorang baru dapat menjadi subyek hukum apabila sudah dewasa (baligh), sehat akal, dan tidak berada dibawah tekanan atau keterpaksaan. Ketiadaan satu saja dari unsur tersebut dapat meringankan atau bahkan membatalkan hukuman yang akan dijatuhkan. Prasyarat ini yang kemudian diformulasikan oleh para pakar hukum Islam dalam kaidah hukum semisal: setiap tindakan bergantung kepada niat, semua yang berbahaya dan membahayakan (yang sesuai dengan ketentuan syariat) menjadikan yang tadinya terlarang menjadi boleh secara terbatas.

Sedangkan kecakapan sosial meliputi ketersediaan kondisi sosial, ekonomi dan keamanan yang menjamin setiap warga dapat melakukan fungsinya sebagai individu sesuai dengan standar hidup normal. Maka, ketika ada kejadian yang mempengaruhi penegakan hukum (dalam kasus Umar, kelaparan dan kemiskinan) pelaksanaan hukuman tersebut menjadi tertunda atau sangat besar kemungkinan dibatalkan. Kecakapan sosial ini pula yang kemudian mendasari para pakar hukum menyusun kaidah seperti: kondisi darurat menjadi dasar pembolehan terbatas sesuatu yang tadinya tidak diperbolehkan (terbatas: terbatas sampai memenuhi kondisi minimal untuk kondisi darurat tersebut).

Dengan demikian, secara implisit, hukum Islam mendorong semua pemangku kepentingan untuk menciptakan kondisi sosial yang bagus. Dalam kondisi tersebut, diharapkan penegakan hukum benar-benar menjadi sarana penegakan keadilan dan pemelihara ketertiban dalam masyarakat sekaligus sarara beribadaah kepada Allah.

Advertisements